Di tengah maraknya budaya organisasi kampus hari ini, muncul satu fenomena yang semakin dianggap biasa: banyak mahasiswa berlomba mengoleksi jabatan di berbagai organisasi, komisariat, komunitas, hingga kepanitiaan, tetapi kehilangan kedalaman dalam menjalankan tanggung jawabnya. Nama mereka hadir di banyak struktur kepengurusan, foto mereka ramai di pamflet kegiatan, namun kontribusi nyatanya sering kali tidak sebanding dengan banyaknya posisi yang dipegang. Organisasi akhirnya berubah menjadi ruang legitimasi sosial, bukan lagi ruang pembentukan intelektual dan pengabdian.

Fenomena ini menjadi keresahan yang nyata di lingkungan kampus. Tidak sedikit pengurus organisasi yang lebih sibuk menjaga eksistensi personal daripada membangun kualitas gerakan. Jabatan dijadikan simbol prestise dan alat memperluas pengaruh, sementara substansi organisasi perlahan terpinggirkan. Banyak mahasiswa merasa cukup disebut “aktif organisasi” tanpa benar-benar memahami arah perjuangan organisasi yang diikutinya.

Sebagai mahasiswa yang cukup lama berada dalam dinamika organisasi internal maupun eksternal kampus, kondisi ini terasa semakin jelas dari waktu ke waktu. Ada pengurus yang memegang tiga hingga lima jabatan sekaligus, mulai dari himpunan, organisasi daerah, organisasi eksternal, komunitas kampus, hingga kepanitiaan event. Secara administratif mereka terlihat luar biasa aktif, tetapi di lapangan justru sulit hadir dalam forum diskusi, minim kontribusi gagasan, bahkan tidak memahami persoalan internal organisasinya sendiri.

Akibatnya, banyak organisasi berjalan hanya sebatas rutinitas seremonial. Rapat menjadi formalitas, kaderisasi berjalan monoton, dan program kerja lebih berorientasi pada dokumentasi daripada dampak. Organisasi terlihat hidup di media sosial, tetapi kehilangan denyut intelektual di ruang-ruang kaderisasi. Ironisnya, budaya seperti ini perlahan dianggap normal dan bahkan menjadi standar keberhasilan seorang aktivis kampus.

Dalam banyak kasus, ukuran “aktivis hebat” hari ini sering kali bukan lagi dilihat dari kapasitas berpikir, keberanian menyuarakan aspirasi mahasiswa, atau kualitas pengabdiannya, melainkan dari seberapa banyak jabatan yang dimiliki. Padahal, banyaknya posisi tidak selalu menunjukkan kualitas kepemimpinan. Bahkan tidak jarang, terlalu banyak jabatan justru membuat seseorang kehilangan fokus, kelelahan secara emosional, dan tidak maksimal dalam menjalankan amanah organisasi.

Fenomena tersebut juga berdampak pada budaya kaderisasi. Banyak kader muda akhirnya meniru pola yang sama: mengejar posisi sebanyak mungkin demi pengakuan dan relasi. Mereka masuk organisasi bukan karena keresahan intelektual atau semangat pengabdian, tetapi karena takut dianggap “tidak aktif” di lingkungan kampus. Organisasi kemudian kehilangan ruh perjuangannya karena dipenuhi orientasi pencitraan dan kompetisi eksistensi.

Budaya ini semakin diperkuat oleh media sosial. Aktivitas organisasi hari ini sering lebih ramai di Instagram dibanding di ruang kajian. Dokumentasi kegiatan menjadi lebih penting daripada isi diskusi itu sendiri. Tidak sedikit pengurus yang aktif membuat citra produktif di media sosial, tetapi minim keterlibatan nyata dalam penyelesaian persoalan mahasiswa. Kritik terhadap kebijakan kampus melemah, advokasi mahasiswa menurun, dan organisasi lebih sibuk menjaga relasi simbolik daripada membangun gerakan yang substantif.

Tentu, memiliki banyak pengalaman organisasi bukan sesuatu yang salah. Bahkan, hal itu bisa menjadi ruang belajar yang sangat berharga jika dijalankan dengan tanggung jawab dan kesadaran yang benar. Masalah muncul ketika jabatan hanya menjadi alat validasi diri. Ketika seseorang lebih fokus terlihat aktif daripada benar-benar bertumbuh dan memberi dampak, maka organisasi kehilangan esensinya sebagai ruang pembinaan karakter dan intelektualitas.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan fenomena ini terus berkembang. Pertama, kultur kompetitif di lingkungan kampus yang menjadikan jabatan organisasi sebagai simbol pencapaian mahasiswa. Kedua, adanya anggapan bahwa semakin banyak organisasi yang diikuti, maka semakin tinggi nilai kepemimpinan seseorang. Ketiga, lemahnya evaluasi internal organisasi terhadap kualitas kontribusi pengurus. Akhirnya, organisasi lebih menghargai “kehadiran nama” daripada kualitas kerja dan pemikiran.

Dampaknya tidak sederhana. Organisasi menjadi sulit berkembang karena dijalankan oleh pengurus yang tidak fokus dan tidak benar-benar hadir secara utuh. Kaderisasi menjadi stagnan karena pengurus senior sibuk membagi energi di banyak tempat. Forum-forum intelektual kehilangan kualitas karena banyak pengurus datang hanya untuk formalitas absensi. Bahkan lebih jauh, mahasiswa biasa mulai kehilangan kepercayaan terhadap organisasi karena melihat banyak pengurus hanya aktif di permukaan.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, organisasi mahasiswa hanya akan menjadi tempat transit mencari pengalaman administratif dan popularitas. Padahal sejarah membuktikan bahwa organisasi mahasiswa lahir sebagai ruang pembentukan pemikiran, keberanian moral, dan pengabdian sosial. Organisasi tidak dibangun untuk melahirkan kolektor jabatan, melainkan kader yang mampu berpikir kritis, bekerja nyata, dan bertanggung jawab terhadap amanahnya.

Karena itu, organisasi mahasiswa perlu kembali merefleksikan makna kepemimpinan. Menjadi pengurus bukan soal seberapa banyak posisi yang dipegang, tetapi seberapa besar tanggung jawab yang mampu dijalankan. Lebih baik memegang sedikit amanah tetapi maksimal dalam kontribusi, daripada hadir di banyak struktur tetapi kosong dalam pengabdian.

Budaya organisasi juga perlu diarahkan kembali pada penguatan kualitas kader, bukan sekadar kuantitas aktivitas. Diskusi harus dihidupkan kembali, kaderisasi diperkuat, dan evaluasi kepengurusan dilakukan secara jujur. Organisasi harus mulai menghargai proses belajar, kedalaman berpikir, dan loyalitas perjuangan, bukan hanya popularitas dan jaringan.

Pada akhirnya, organisasi mahasiswa akan selalu diuji oleh dua hal: idealisme dan eksistensi. Jabatan memang bisa memberikan pengaruh, tetapi nilai perjuanganlah yang menentukan arah gerakan. Sebab organisasi yang besar bukan organisasi yang memiliki pengurus paling banyak jabatan, melainkan organisasi yang mampu melahirkan kader dengan integritas, kapasitas, dan keberpihakan terhadap persoalan nyata mahasiswa.