Kemerdekaan, Masihkah hanya seremonial?
29 Aug 2025
M. Aldi Kurniawan
Karya Tulis
Opini - Setiap tahun Sang Saka Merah Putih berkibar dengan gagah, lagu Indonesia Raya menggema di penjuru negeri, dan upacara sakral digelar penuh haru serta kebanggaan. Namun setelah semua itu usai, pertanyaan yang seharusnya mengusik hati kita adalah: apakah kemerdekaan hanya sebatas seremonial?
Faktanya, kemerdekaan sering kali berhenti pada simbol dan seremoni. Ia seolah hanya menjadi perayaan tahunan tanpa menyentuh kehidupan nyata rakyat. Kita berdiri khidmat menyanyikan Indonesia Raya, sementara jutaan rakyat masih hidup dalam jerat kemiskinan, keterpinggiran, dan ketidakadilan.
Kita bangga tak lagi dijajah bangsa asing, namun sesungguhnya masih dijajah oleh sistem yang lahir dari bangsa sendiri. Birokrasi yang korup, hukum yang timpang, pendidikan yang mahal, lapangan kerja yang terbatas, hingga pelayanan publik yang diskriminatif—semuanya menjadi wajah baru dari penjajahan. Kini, rakyat dijajah bukan dengan senjata, melainkan dengan kebijakan; bukan oleh asing, melainkan oleh saudara sebangsa.
Faktanya, meski kita merayakan kemerdekaan dengan kibaran Sang Merah Putih dan gema Indonesia Raya, kemerdekaan itu seolah berhenti di seremonial—tidak menjamah esensi hidup rakyat. Hingga Maret 2025, sekitar 23,85 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan—sekitar 8,47 % penduduk Indonesia—dan 2,38 juta di antaranya terseret dalam kemiskinan ekstrem.
Di kota-kota, ketimpangan semakin tajam; Gini ratio di kota mencapai 0,395, melampaui angka di desa (0,299)—menunjukkan jurang sosial yang kian melebar. Di sisi lain, pengangguran masih berada di tingkat 4,76 %, dengan upah buruh rata-rata hanya Rp 3,09 juta per bulan—jauh dari kata cukup untuk hidup bermartabat.
Jika demikian, untuk siapa kemerdekaan ini? Apakah hanya milik mereka yang berkuasa dan beruang, sementara rakyat kecil sekadar diminta berbaris di bawah terik matahari setiap 17 Agustus, tanpa pernah sungguh merasakan arti merdeka?
Kemerdekaan sejati semestinya tidak berhenti pada seremoni. Ia harus hadir dalam keberpihakan negara kepada rakyatnya—dalam keadilan sosial, kesejahteraan, pendidikan yang terjangkau, dan kehidupan yang bermartabat. Selama rakyat masih tercekik oleh ketidakadilan sistemik, kemerdekaan sejati belum benar-benar kita miliki.
Kami tidak anti terhadap nasionalisme. Namun, sungguh miris menyaksikan di usia lebih dari delapan dekade, kemerdekaan Indonesia masih sebatas janji yang tak kunjung ditepati. Dengan rakyat yang masih terjerat lapar, masih banyak yang tak memiliki tempat tinggal layak, negeri ini sesungguhnya belum merdeka. Negeri ini, masih dalam bayang-bayang penjajahan.
Faktanya, kemerdekaan sering kali berhenti pada simbol dan seremoni. Ia seolah hanya menjadi perayaan tahunan tanpa menyentuh kehidupan nyata rakyat. Kita berdiri khidmat menyanyikan Indonesia Raya, sementara jutaan rakyat masih hidup dalam jerat kemiskinan, keterpinggiran, dan ketidakadilan.
Kita bangga tak lagi dijajah bangsa asing, namun sesungguhnya masih dijajah oleh sistem yang lahir dari bangsa sendiri. Birokrasi yang korup, hukum yang timpang, pendidikan yang mahal, lapangan kerja yang terbatas, hingga pelayanan publik yang diskriminatif—semuanya menjadi wajah baru dari penjajahan. Kini, rakyat dijajah bukan dengan senjata, melainkan dengan kebijakan; bukan oleh asing, melainkan oleh saudara sebangsa.
Faktanya, meski kita merayakan kemerdekaan dengan kibaran Sang Merah Putih dan gema Indonesia Raya, kemerdekaan itu seolah berhenti di seremonial—tidak menjamah esensi hidup rakyat. Hingga Maret 2025, sekitar 23,85 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan—sekitar 8,47 % penduduk Indonesia—dan 2,38 juta di antaranya terseret dalam kemiskinan ekstrem.
Di kota-kota, ketimpangan semakin tajam; Gini ratio di kota mencapai 0,395, melampaui angka di desa (0,299)—menunjukkan jurang sosial yang kian melebar. Di sisi lain, pengangguran masih berada di tingkat 4,76 %, dengan upah buruh rata-rata hanya Rp 3,09 juta per bulan—jauh dari kata cukup untuk hidup bermartabat.
Jika demikian, untuk siapa kemerdekaan ini? Apakah hanya milik mereka yang berkuasa dan beruang, sementara rakyat kecil sekadar diminta berbaris di bawah terik matahari setiap 17 Agustus, tanpa pernah sungguh merasakan arti merdeka?
Kemerdekaan sejati semestinya tidak berhenti pada seremoni. Ia harus hadir dalam keberpihakan negara kepada rakyatnya—dalam keadilan sosial, kesejahteraan, pendidikan yang terjangkau, dan kehidupan yang bermartabat. Selama rakyat masih tercekik oleh ketidakadilan sistemik, kemerdekaan sejati belum benar-benar kita miliki.
Kami tidak anti terhadap nasionalisme. Namun, sungguh miris menyaksikan di usia lebih dari delapan dekade, kemerdekaan Indonesia masih sebatas janji yang tak kunjung ditepati. Dengan rakyat yang masih terjerat lapar, masih banyak yang tak memiliki tempat tinggal layak, negeri ini sesungguhnya belum merdeka. Negeri ini, masih dalam bayang-bayang penjajahan.